AcehCenter : : Aceh Jurnal

HALAMAN UTAMA

ACEH JURNAL

CERITA KHAS

EKOBIS

INFOTEK

ANALISIS

GAYA HIDUP

FOTO GALERI

WISATA NANGROE

RUANG REDAKSI

KONTAK KAMI

Senin, 22/05/2001
Kontras dan Ornop Aceh Ajukan "Judicial Review" Inpres No 4/2001

Reporter: Arie Sofyan

AcehCenter - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama beberapa organisasi nonpemerintah (ornop) dari Provinsi Aceh, berniat mengajukan hak uji material (judicial review) terhadap Instruksi Presiden No 4/2001 kepada Mahkamah Agung. Materi Inpres untuk penyelesaian kasus Aceh tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar penegakan hak asasi manusia (HAM).

Demikian disampaikan Munarman, Koordinator Badan Pekerja Kontras, dan Ipul dari Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat untuk Kasus Aceh, di Jakarta, Jumat (18/5).

"Argumen tentang Aceh yang mendasari Inpres tersebut lebih mengedepankan kepentingan militer. Gagasannya diproduksi secara sistematis dan bertahap sehingga tiba-tiba saja muncul gagasan dan langsung diwujudkan dalam Inpres No 4/2001. Problem terbesar HAM yang pokok permasalahan Aceh malah tidak disentuh," kata Munarman.

Ipul menambahkan, walaupun begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, tidak ada satu pun yang diadili. Komnas HAM
yang sempat membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk kasus RATA yang menewaskan tiga aktivis di Aceh, belakangan malah menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kasus
pelanggaran HAM kepada Kepolisian Daerah Aceh dan Polisi Militer
Kodam I/Bukit Barisan.

Berdasarkan pandangan Kontras, kata Munarman, Inpres No 4/2001 jelas merupakan keputusan politik yang dimenangkan salah satu kelompok kepentingan di tengah ketidakharmonisan instrumen kekuasaan. Dalam penyelesaian kasus Aceh, sabotase terhadap gagasan melanjutkan dialog dilakukan pengambil keputusan dengan kompromi politik terhadap militer dan Polri.

Ditandatanganinya Inpres di tengah simpati dan sikap optimis publik terhadap pendekatan dialog dan perundingan untuk mencari solusi masalah Aceh, sangat disayangkan. Apalagi kemudian Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung ikut-ikutan menyetujui langkah ini.

Padahal, persetujuan DPR dan DPA jelas memperlihatkan bahwa
penggagas Inpres membutuhkan legitimasi politik sebanyak mungkin dari unsur negara. Tujuannya adalah untuk menghindar dari tanggung jawab terhadap konsekuensi operasi, sebagaimana keputusan penerapan daerah operasi militer waktu lalu.

Munarman menambahkan, telah terjadi hegemoni ideologi militer di
masyarakat secara sistematis dalam rangka meraih dukungan publik terhadap pelaksanaan operasi militer. Inpres yang semula bertujuan untuk menyelesaikan kasus Aceh, sekarang ini bahkan cenderung memperluas wilayah konflik di Aceh.